INIRUMAHPINTAR.COM - Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu adalah ajang pesta demokrasi memilih pemimpin. Idealnya sebuah pemilihan terbaik adalah memiliki proses yang berlangsung secara jujur dan adil. Namun, faktanya, di pemilu 2019 ini, harapan masyarakat yang mengharapkan Pemilu yang jurdil (jujur dan adil) tampaknya tidak terjadi dengan mulus. Telah terbukti banyak terjadi bentuk-bentuk kecurangan di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Dan yang mengherankan adalah kecurangan itu selalu mengunggulkan petahana. Sehingga secara tidak langsung, mengarah kepada tujuan mengunggulkan posisi calon presiden dan wakil presiden no. 1. Apakah itu suatu kebetulan? Ataukah sudah disiapkan dengan sistematis, masif, dan terencana? Wallahualam.
Terkait dengan tersebut, INIRUMAHPINTAR tidak terlalu fokus untuk menghakimi para pelaku kecurangan tersebut. Itu adalah tugas penegak hukum di negeri ini, yang semoga saja dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan mengedepankan kebenaran. Yang menjadi fokus INIRUMAHPINTAR adalah dampak dan akibat yang akan terjadi di Indonesia sekiranya Pemilu 2019 ini menghasilkan pemimpin dari hasil kecurangan.
Semua pihak dan elemen masyarakat perlu menegakkan kepala memikirkan dan andil melihat fenomena ini. Jangan sampai demokrasi di negeri ini dicabik-cabik oleh oknum-oknum tertentu, yang menghalalkan segala cara demi menjajah kedaulatan rakyat di Indonesia.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika mobilisasi massa ini kemudian akan berujung pada munculnya huru-hara yang tidak akan menguntungkan siapapun. Bahkan, para oknum pelaku kecurangan akan merasakan dampak yang lebih pedih dan menyakitkan. Semoga saja, rakyat bisa terkontrol dan hukum rimba dalam bentuk main hakim sendiri tidak terjadi di negeri ini.
Di pemilu 2019, bentuk kecurangan tidak hanya terjadi satu, dua, atau tiga kali, sehingga kartu merah tidak lagi cukup untuk menindak para pelakunya. Harusnya diusut dan diungkap siapa otak kecurangan itu. Pertanyaannya adalah, beranikah penegak hukum menegakkan hukum itu? Jika tidak! Ada apa?
Semoga pesta demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik, kekhawatiran tentang penghitungan suara yang tidak jujur tidak terjadi, dan yang berhak menjadi pemenang benar-benar diumumkan sebagai pemenang karena kejujuran itu adalah sesuatu yang indah mengawali derap langkah baru memajukan Indonesia lebih merdeka dari kemerdekaan dari penjajah, makmur, adil, dan sejahtera.
Terkait dengan tersebut, INIRUMAHPINTAR tidak terlalu fokus untuk menghakimi para pelaku kecurangan tersebut. Itu adalah tugas penegak hukum di negeri ini, yang semoga saja dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan mengedepankan kebenaran. Yang menjadi fokus INIRUMAHPINTAR adalah dampak dan akibat yang akan terjadi di Indonesia sekiranya Pemilu 2019 ini menghasilkan pemimpin dari hasil kecurangan.
Semua pihak dan elemen masyarakat perlu menegakkan kepala memikirkan dan andil melihat fenomena ini. Jangan sampai demokrasi di negeri ini dicabik-cabik oleh oknum-oknum tertentu, yang menghalalkan segala cara demi menjajah kedaulatan rakyat di Indonesia.
Dampak Kecurangan Pemilu 2019
Jika Pemilu 2019 tidak mendapatkan kawalan yang ketat, dan andai saja KPU sebagai penyelenggara tidak lagi independen, jujur, dan berintegritas, maka ada dampak dan akibat yang sangat mungkin terjadi di negeri ini. Kita, rakyat Indonesia, tentu saja tidak menginginkan itu. Namun, jika kebenaran telah dicabik-cabik oleh kecurangan yang dibiarkan oleh pemerintah, maka kekuatan rakyat dalam bentuk people power bisa jadi benar-benar terjadi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika mobilisasi massa ini kemudian akan berujung pada munculnya huru-hara yang tidak akan menguntungkan siapapun. Bahkan, para oknum pelaku kecurangan akan merasakan dampak yang lebih pedih dan menyakitkan. Semoga saja, rakyat bisa terkontrol dan hukum rimba dalam bentuk main hakim sendiri tidak terjadi di negeri ini.
Beranikah Penegak Hukum?
Dari ilustrasi permainan sepak bola misalnya, kita semua telah tahu bahwa setiap permainan membutuhkan sportifitas. Para pemain yang melakukan kecurangan, ditindak oleh wasit dengan ganjaran kartu kuning dan kartu merah. Bentuk kecurangan terparah adalah kartu merah dengan konsekuensi pelaku pelanggaran dikeluarkan dari lapangan atau mendapatkan sanksi tidak bermain di game berikutnya.Di pemilu 2019, bentuk kecurangan tidak hanya terjadi satu, dua, atau tiga kali, sehingga kartu merah tidak lagi cukup untuk menindak para pelakunya. Harusnya diusut dan diungkap siapa otak kecurangan itu. Pertanyaannya adalah, beranikah penegak hukum menegakkan hukum itu? Jika tidak! Ada apa?
Renungan Bersama
Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena kita menginginkan kedamaian di Indonesia, masih ada kesempatan untuk menegakkan kejujuran, meluruskan kesalahan, memperbaiki kecurangan, dan membenarkan kebenaran dalam proses penghitungan suara pemilu. KPU sebagai penyelenggara wajib menampilkan integritasnya agar rakyat percaya. Kepolisian sebagai penegak hukum menindak tegas pelaku kecurangan. Dan rakyat mengawal dengan penuh kerelaaan, jihad kebenaran melawan segala kecurangan.Semoga pesta demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik, kekhawatiran tentang penghitungan suara yang tidak jujur tidak terjadi, dan yang berhak menjadi pemenang benar-benar diumumkan sebagai pemenang karena kejujuran itu adalah sesuatu yang indah mengawali derap langkah baru memajukan Indonesia lebih merdeka dari kemerdekaan dari penjajah, makmur, adil, dan sejahtera.
No comments:
Post a Comment
Terimakasih atas kepatuhannya melakukan komentar yang sopan, tidak menyinggung S4R4 dan p0rnografi, serta tidak mengandung link aktif, sp4m, iklan n4rk0ba, senj4t4 ap1, promosi produk, dan hal-hal lainnya yang tidak terkait dengan postingan. Jika ada pelanggaran, maaf jika kami melakukan penghapusan sepihak. Terimakasih dan Salam blogger!